padangtime
facebook instagram twitter google plus
Pemprov Sumbar

Sekdaprov: Pemprov Sumbar Tidak Bentuk Cabang Dinas Untuk Urus SMK/SMA

Kamis, 04 Januari 2018 - 21:33:12 WIB - 188


PadangTIME.com - Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar membeberkan, Pemprov Sumbar lebih memilih penugasan khusus untuk menaungi SMA/SMK ketimbang memenuhi beberapa ketentuan usulan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tidak akan membentuk Cabang Dinas (cabdin) di sektor pendidikan untuk mengurusi sekolah setingkat SMA/SMK yang sudah menjadi kewenangan provinsi. Padahal sebelumnya sudah direncanakan untuk membentuk delapan cabdin di Sumbar.

Alasannya, Pemprov tidak ingin melakukan pemangkasan terhadap eselon IV di Dinas Pendidikan Sumbar. Eselon IV yang merupakan jajaran jabatan tingkatan Kepala Sub Bagian (Kasubag) itu, dipindahkan menjadi Kepala Cabdin. Namun, melihat adanya pemangkasan ditingkat eselon IV itu, Sekdaprov menilai bukanlah sebuah hal yang bagus.

"Maka setelah melakukan pertemuan dengan pak gubernur dan asisten yang mambawahi dinas pendidikan dan diikuti dinas pendidikan, kami memilih tetap dengan mempertahankan yang sudah ada. Usulan untuk itu sudah kami sampaikan kepada Kemendagri," jelasnya, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis, 4 Januari 2018.

Ia menyebutkan, mengingat ada sekira 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Sumbar yang memiliki jabatan sebagai Kasubag, sementara yang di Sumbar hanya akan dibentuk delapan cabdin. Artinya, ada 10 orang PNS yang harus non job, karena kouta untuk dipindahkannya eselon IV menjadi Kepala Cabdin lebih sedikit, ketimbang yang akan dipangkas.

"Sekarang coba kita hitung, ada 18 orang selama ini bekerja yang mengisi jabatan menjadi Kasubag di Dinas Pendidkan Sumbar. Jika dibentuk cabdin, 18 orang itu harus dimutasi menjadi Kepala Cabdin. Sementara kuota untuk menjadi Kepala Cabdin hanya ada delapan orang, otomatis yang sisanya 10 orang yang sebelumnya memiliki jabatan Kasubag, mau tidak mau harus non job," katanya.

Meski Pemprov Sumbar memastikan

tidak akan membentuk cabdin, namun sebagai upaya untuk memaksimalkan melakukan pengawasan dan melayani guru-guru SMA/SMK yang ada di daerah, Pemprov Sumbar mempunyai istilah melakukan cabdin berjalan.

"Jadi, di sini akan ada perjalanan dinas bagi eselon IV bersama tim nya dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan candin berjalan itu," ungkapnya.

Menurutnya cara seperti itu akan lebih efektif ketimbang membentuk cabdin yang ditempatkan di delapan daerah tersebut. Hal positif lainnya para eselon IV bisa memperlihatkan kinerjanya dengan dilimpahkannya sebagai penaggungjawab cabdin berjalan, sehingga tidak ada istilah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Pembentukan cabdin diatur oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Dalam Permendagri itu diatur pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.






Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE