padangtime
facebook instagram twitter google plus
Nasional

Dirjen Migas : PNS Tak Boleh Pakai Elpiji 3 Kg

Selasa, 10 Oktober 2017 - 22:15:35 WIB - 105


Dari 25 Juta, Baru 15 Juta Warga Miskin Terdata Layak Elpiji 3 Kg  
PadangTIME.com - Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengatakan baru terdata 15 juta keluarga miskin yang berhak menggunakan gas elpiji tabung 3kg.

Dirjen Migas Ego Syahrial mengatakan, berdasarkan data Kementerian Sosial yang berhak menggunakan elpiji gas tabung 3 kg adalah 25 juta keluarga miskin.

"Ini pekerjaan sangat luar biasa. Sampai sekarang yang saya dapat data, Kemensos dan Kementerian ESDM punya data baru teridentifikasi masyarakat miskin itu 10-15 juta. Itu yang baru bisa diidentifikasi," kata Ego di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Belum teridentidikasinya seluruh keluarga miskin di Indonesia, maka program penyaluran langsung gas elpiji 3 kg belum dapat ditentukan mengenai waktu implementasinya.

Hingga saat ini, kata Ego, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terus melakukan penyusunan data yang berhak menikmati subsidi elpiji 3 kg.

"Kita masih dalam proses verifikasi data-data. Kalau secara data masyarakat yang 40% yang dikategorikan miskin ada 25 juta tapi implementasi di lapangannya harus kerja keras, jadi Kemensos sedang verifikasi di lapangan. Ini butuh waktu, kita belum bisa memutuskan kapan bisa dilaksanakan. Tapi kita bekerja keras," jelas Ego.

Sambil menunggu finalisasi penyaluran subsidi elpiji tabung 3 kg, diharapkan PT Pertamina (Persero) mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penggunaan elpiji tabung 5,5 kg. Sebab, yang berhak menggunakan gas tabung 3 kg hanya benar-benar orang miskin.

"Kita minta agar Pertamina ini menggencarkan penggunaan 5,5 kg itu salah satunya. Bahkan gencarnya Pertamina kan tabung melon itu dituliskan untuk rakyat miskin," tutur dia.

Ego menambahkan, pemerintah juga tekah mengimbau kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) tidak memakai elpiji 3 kg. Kebijakan ini dijalankan agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran.

"Kemarin ditetapkan dengan usaha-usaha efisiensi. Dengan pengawasan contohnya gini, bupati dan gubernur gencar melakukan sosialisasi bahwa gas 3 kg ini untuk masyarakat miskin, PNS enggak boleh," kata Ego.

Langkah efisiensi penggunaan elpiji 3 kg ini sudah diimplementasikan 94 pemerintah daerah di 9 provinsi. Di antaranya Jakarta, Bandung, Bogor, Binjai, Kudus, Semarang (Kota dan Kabupaten), Ponorogo, Blitar, Kediri, dan Pati.

"Yang saya tahu dapat laporan dari Pertamina ini sudah 94 bupati. Sudah cukup lumayan, ada sekitar 6 - 9 gubernur sudah turun tangan, dan ini terus menerus," jelas Ego
Lanjut Ego, imbauan bagi PNS tidak menggunakan gas 3 kg ini akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran.Secara ini pasti ada dampaknya. Tapi secara besarnya kita belum bisa menentukan seberapa besarnya," tukas dia.









Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE