padangtime
facebook instagram twitter google plus
Kota Solok

Pemko) Solok bersama DPRD Melakukan Perubahan atas Perda No.3 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Solok ta

Selasa, 29 Agustus 2017 - 21:09:57 WIB - 41

Walikota Solok H. Zul Elfian menyampaikan Nota Penjelasan perubahan Perda nomor 3 tahun 2016 Kota Solok (Humas DPRD Kota Solok)

PadangTIME.com  - Seiring dengan perubahan peraturan dan kebijakan Nasional terkait penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Kota (Pemko) Solok bersama DPRD turut melakukan perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021.

Hal itu terungkap saat sidang Paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah terkait perubahan atas peraturan Daerah (Perda) Kota Solok nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021, Senin 28 Agustus 2017.

Sidang tersebut dipimpin lansung Ketua DPRD Kota Solok Yutriscan dan didampingi Wakil Ketua Irman Yefri Adang. Turut hadir pada kesempatan itu, Wali Kota (Wako) Solok Zul Elfian, Segenap anggota DPRD Kota Solok, Pimpinan OPD dan undangan lainnya.

Wako Solok dalam penjelasannya mengatakan sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 Pasal 5, RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Perda nomor 3 tahun 2016, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan pemindahan kewenangan dari daerah ke Provinsi. Terjadinya perubahan alokasi pendanaan dan belanja dan perubahan organisasi perangkat daerah

"Untuk itu, perda nomor 3 tahun 2016 perlu dilakukan perubahan sebagai tindak lanjut PP nomor 18 tahun 2016, tentang organisasi perangkat daerah dan SE bersama mentri Negara perencanaan pmbangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Nasional serta Mendagri tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan RPJMD dan RPJM Nasional 2015-2019, ungkap Zul Elfian.

Dijelaskannya, sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010, pasal 282 ayat 1 mengatakan, RPJMD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara rencana pembangunan daerah.

Termasuk juga, apabila terjadi perubahan yang mendasar dan merugikan kepentingan Nasional. "Perubahan mendasar yang dimaksud disini mencakup antara lain, adanya perubahan kebijakan nasional seperti yang dijelaskan di ayat 2 Permendagri nomor 54 tahun 2010," terangnya.

Tersusunnya rencana akhir perubahan RPJMD ini, beber Zul Elfian, telah melalui suatu prosea yang panjang. Mulai dari FGD dengan SKPD. Pembahasan kebijakan umum dengan DPRD, Musrenbang Rangan perubahan RPJMD, sampai dengan tahap konsultasi dengan pemerintah Provinsi.

Untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan antara wilayah maupun sektor, maka penyusunan perubahan RPJMD Kota Solok juga harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, baik di lingkup kota Solok, keterkaitan dengan daerah lain, Provinsi maupun Nasional.

"Perubahan RPJMD Kota Solok ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi OPD untuk menyempurnakan draft perubahan rencana strategis (Renstra) OPD terkait, kalau untuk visi dan misi tidak ada revisi dalam perubahan" tutup Zul Elfian. (01)






Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE