padangtime
facebook instagram twitter google plus
Kota Padang Panjang

Penyertaan Modal pada BUMD Di Sumbar Belum Memberikan Kontribusi Pada Daerah

Jumat, 16 Juni 2017 - 22:19:04 WIB - 322


PadangTIME.com  - Penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah di Sumbar belum memberikan kontribusi yang signifikan bahkan tidak memberikan deviden sama sekali kepada daerah.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran, kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Besarnya investasi belum sebanding dengan deviden yang diperoleh. Hal ini dibuktikan oleh kondisi deviden yang dihasilkan oleh beberapa badan usaha milik daerah," kata Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim dalam rapat paripurna DPRD terkait pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016,Jumat (16/6) 

Dijelaskannya, deviden dari penyertaan modal pemerintah pada tiga BUMD yaitu PT Dinamika, PT ATS dan PT Balairung tidak mencapai target yang ditetapkan. Bahkan PT Dinamika dan PT ATS sama sekali tidak memberikan deviden.

Sementara PT Balairung dengan total nilai investasi mencapai Rp173,4 miliar hanya mampu memberikan deviden sebesar Rp1,5 miliar.

Dia juga mengungkapkan beberapa kelemahan lain yang membuktikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Diantaranya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tiga tahun terakhir yang selalu diatas 100 persen.

“Capaian ini tidak sepenuhnya dihasilkan dari upaya yang dilakukan aparat terkait, tetapi juga disebabkan oleh penetapan target yang masih di bawah potensi,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD Sumbar menurut Hendra menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya, pemerintah daerah hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah ditetapkan panitia khusus DPRD terhadap BUMD.

“BUMD yang sudah tidak layak lagi sebaiknya dilikuidasi sedangkan untuk BUMD yang masih memiliki potensi, agar direncanakan kembali pola pengelolaannya,” katanya.

Sementara, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis membacakan secara detail laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumatera Barat tahun 2016.


Sekaligus disampaikan rekomendasi-rekomedasi dalam rangka perbaikan, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja daerah. (tn) ada beberapa badan usaha milik daerah di Sumbar belum memberikan kontribusi yang signifikan bahkan tidak memberikan deviden sama sekali kepada daerah.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran, kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Besarnya investasi belum sebanding dengan deviden yang diperoleh. Hal ini dibuktikan oleh kondisi deviden yang dihasilkan oleh beberapa badan usaha milik daerah," kata Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim dalam rapat paripurna DPRD terkait pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016,Jumat (16/6)  

Dijelaskannya, deviden dari penyertaan modal pemerintah pada tiga BUMD yaitu PT Dinamika, PT ATS dan PT Balairung tidak mencapai target yang ditetapkan. Bahkan PT Dinamika dan PT ATS sama sekali tidak memberikan deviden.

Sementara PT Balairung dengan total nilai investasi mencapai Rp173,4 miliar hanya mampu memberikan deviden sebesar Rp1,5 miliar. Dia juga mengungkapkan beberapa kelemahan lain yang membuktikan kinerja pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal. Diantaranya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tiga tahun terakhir yang selalu diatas 100 persen.

“Capaian ini tidak sepenuhnya dihasilkan dari upaya yang dilakukan aparat terkait, tetapi juga disebabkan oleh penetapan target yang masih di bawah potensi,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Badan Anggaran DPRD Sumbar menurut Hendra menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya, pemerintah daerah hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah ditetapkan panitia khusus DPRD terhadap BUMD.

“BUMD yang sudah tidak layak lagi sebaiknya dilikuidasi sedangkan untuk BUMD yang masih memiliki potensi, agar direncanakan kembali pola pengelolaannya,” katanya.

Sementara, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis membacakan secara detail laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumatera Barat tahun 2016.  Sekaligus disampaikan rekomendasi-rekomedasi dalam rangka perbaikan, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja daerah. (tn)






Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE