padangtime
facebook instagram twitter google plus
Kab. Solok

GUBERNUR BUKA SECARA RESMI PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA KE-36

Jumat, 14 Oktober 2016 - 08:27:31 WIB - 365


PadangTIME.com - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka secara resmi acara Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-36 Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2016 yang diselenggarakan di Terminal Bareh Solok, Solok, Kamis (13/10) pagi.

Peringatan HPS dengan tema 'Membangun Kedaulatan Pangan di Era Perubahan Iklim' ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Sumbar, Forkopimda Prov. Sumbar, Anggota DPRD Prov. Sumbar, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar, Muspida Kab/Kota se-Sumbar, Anggota DPRD Kab/Kota, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar.

Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, sebagai salah satu dari 12 (dua belas) daerah penyangga pangan nasional, ketahanan pangan harus tetap menjadi program utama Pemerintah Daerah di Sumbar. Semua kepala daerah di Sumatera Barat, dengan demikian, tanpa terkecuali bertanggungjawab terhadap ketahanan pangan. "Tidak boleh ada satu kepala daerahpun yang mengatakan ketahanan pangan bukan tanggungjawab mereka," ucapnya.

Sebagai program utama, lanjut Gubernur lagi, masih terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain, mendorong dan mensosialisasikan diversifikasi pangan agar masyarakat mau memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsinya sehingga tidak terfokus pada nasi.

"Selain untuk memastikan ketahanan pangan, ini akan membantu Sumbar menjaga swasembada berasnya. Kita minimalisasi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi angka produks beras kita. Sehingga ketersediaan beras Sumatera Barat tetap terjaga. Gerakan diversifikasi ini bisa kita mulai di lingkungan pemerintah dulu. Kenyang tak harus dengan nasi!" paparnya.

Selanjutnya, meningkatkan produksi pangan melalui pendekatan ekstensifikasi lahan pertanian bagi daerah yang memiliki banyak lahan kosong dan tidak terpakai dan intensifikasi untuk meningkatkan kualitas produksi bagi daerah yang terbatas lahan pertaniannya. Gubernur menekankan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung dan akan memfasilitasi sepenuhnya Pemerintah Kabupaten/Kota yang hendak menempuh kebijakan ekstensifikasi.

"Kami akan tampung semua usulan dari Pemerintah Kab/Kota yang ingin mencetak lebih banyak sawah di daerahnya. Kami siap memberikan bantuan 10 juta untuk setiap hektar sawah yang diusulkan. Terkait masalah intensifikasi, kalau memang ada masalah-masalah yang menghambat peningkatan produksi seperti misalnya cuaca dan hama, saya minta Kepala Daerah kreatif menyiasatinya demi masyarakat kita," ujarnya.

Gubernur lebih lanjut mengatakan, selain menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Daerah di Sumbar juga harus memperhatikan isu keamanan pangan. Ia menggarisbawahi, ketersediaan stok pangan sebanyak apapun tanpa jaminan keamanan akan menyebabkan masyarakat enggan mengkonsumsinya.

"Pastikan pangan kita sehat, bebas dari pestisida atau racun-racun lainnya. Bagaimana caranya? Dorong petani-petani kita menggunakan pupuk organik, Terkait keamanan pangan ini saya mengapresiasi Kepala Daerah Padang-Panjang, Payakumbuh, dan Agam karena mereka telah mendeklarasikan daerahnya sebagai penghasil pangan organik," imbaunya.

Gubernur kemudian menutup sambutannya dengan imbauan kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir pada kesempatan tersebut untuk mengupayakan semaksimal mungkin agar harga pangan di Sumatera Barat terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hal ini, ungkapnya, selain bisa mengantisipasi laju inflasi Sumbar, juga merupakan hal pertama yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan mengambil cabai merah dan jengkol sebagai objek, Gubernur mencontohkan, "Untuk mengantisipasi harga cabai yang sangat fluktuatif, Bapak/Ibu bisa menganggarkan penyediaan benih cabai dan polybag untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Sehingga permintaan terhadap cabai tidak terus tinggi karena kini cabai bisa dipetik di halaman rumah. Kalau memang belum bisa menerapkannya untuk seluruh masyarakat, bagikan ke PNS dulu, wajibkan mereka tanam cabai. Bapak/Ibu tahu kenapa jengkol yang baunya tak terkira itu bisa mahal dan berdampak pada laju inflasi Sumbar? Karena kita tidak membudidayakannya. Karena stok jengkol kita sangat bergantung pada hasil panen jengkol liar. Kenapa tidak kita budidayakan? Dinas Kehutanan coba tindaklanjuti ini, budidayakan jengkol agar stok kita cukup dan bisa mempengaruhi harga di pasar."






Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE