padangtime
facebook instagram twitter google plus
Kab. Pasaman

Komisi C DPRD Pasaman Adakan Dengar Pendapat Dengan BPJS dan Dinas Kesehatan

Jumat, 09 September 2016 - 22:05:54 WIB - 216


PadangTIME.com - Pasaman,Dengar pendapat Komisi C DPRD Kabupaten Pasaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Pasaman sempat memanas.

Hearing yang berlangsung di ruang sidang Komisi C DPRD Pasaman, Jum’at 9 September 2016 yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Pasaman, Haniful Khairi, Ketua Komisi C Sawal Dt. Putiah, Wakil Ketua, Khairuddin Simanjuntak itu memanas karena bertubi-tubi pertanyaan dilontarkan wakil rakyat itu.

Suasana hearing memanas ketika Wakil Ketua Komisi C, Khairuddin Simanjuntak mempertanyakan tentang hak masyarakat yang telah diberikan rekomendasi dari pemerintah terbawah, namun tidak disetujui oleh pihak BPJS setempat.

“Dimana letak hati nurani saudara, ketika masyarakat miskin telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintahan nagari dan Dinsosnaker untuk pembuatan kartu BPJS, tetapi anda tidak melayaninya,” tanya Khairuddin Simanjuntak kepada Kepala BPJS Kesehatan Pasaman, Syafrizal.

Suasana tambah memanas ketika Kepala BPJS menjawab pertanyaan dari Khairuddin Simanjuntak yang seolah-olah berbelit-belit, bahkan terkesan mengalihkan pembicaraan lain yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan anggota dewan. Kondisi ini sempat membuat Khairuddin Simanjuntak sedikit tersulut emosi.

“Kalau bapak tidak fokus, sebaiknya ke luar saja dari ruangan ini,” tegas Khairuddin.

Beruntung suasana panas itu bisa diredam dan tidak melebar.

“Kita ini lahir dan besar dari masyarakat, tentu kita akan berbuat untuk masyarakat dan mengadvokasi seluruh kepentingan masyarakat, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada instansi lainnya, termasuk BPJS ini,” tegas Khairuddin Simanjuntak yang juga sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pasaman.‎

Menurut Kahiruddin Simanjuntak, bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan kartu BPJS yang didanai oleh APBN dan APBD bisa mendapatkan kartu yang berlaku pada hari pembayaran iuran BPJS tersebut.

Sementara itu, Kepala BPJS Pasaman, Syafrizal menjelaskan, proses penerbitan kartu yang sebagian direkomendasikan tersebut dinyatakan tidak layak dan tidak memenuhi syarat. Meski demikian, ia berjanji akan mengeluarkan kartu dan tidak menghalang-halangi masyarakat miskin untuk mendapatkan BPJS Mandiri dan berlaku pada hari pendaftaran apabila sudah mendapat rekomendasi dari Disosnaker.

“Mulai saat ini, kami berjanji tidak akan menghalang-halangi dan selalu melayani masyarakat miskin Pasaman yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Disosnaker setempat,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Disosnaker, Fauzi mengatakan masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi mulai dari tingkat jorong, nagari dan dari pihak Disosnaker sendiri sudah layak, karena memenuhi kriteria sebagai warga miskin, dan berhak mendapat kartu BPJS.

Selain pimpinan hadir juga dalam hearing tersebut Sekretaris, Syofyan, sejumlah anggota Komisi C, Suharjono, Parulian, Kumpul Ritonga, Kepala BPJS Pasaman, Syafruddin, Kepala Dinkes Pasaman, Desrizal, Kepala Disosnaker, Fauzi serta undangan lainnya.










Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE