padangtime
facebook instagram twitter google plus
Kota Sawahlunto

10.303 KK Di Kab. Kepulauan Mentawai Akan Terima KKS

Selasa, 23 Agustus 2016 - 07:12:49 WIB - 45


PadangTIME.com  –  Mentawai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mentawai menargetkan sebanyak 10.303 kepala keluarga (KK) bakal mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS). Angka tersebut, didapat setelah dilakukan verifikasi data pada tahun 2016 ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Mentawai, Paulinus didampingi Kepala seksi (Kasi) Kesra Toni Hidex Simatupang.

“Saat ini kita masih tahap melakukan verifikasi data. Setelah itu, data tersebut, akan kita serahkan kepada Kementrian Sosial. Paling lambat bulan September tahun 2017, 10.303 KK sudah oleh Kementrian Sosial,” ungkap Paulinus.

Diakui Paulinus, angka tersebut, memang cukup tinggi dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penerima KKS tertinggi, terdapat di Kecamatan Sikakap yakni, 1.923 KK. Kemudian disusul kecamatan Pagai Selatan, sebanyak 1.753 KK.

Selanjutnya, Sipora Selatan, 1.476 KK, Siberut Utara, 1.155 KK, Pagai Utara, 973 KK, Siberut Selatan, 891 KK, Siberut Barat Daya, 855 KK, Siberut Tengah, 503 KK, Sipora Utara, 454 KK, Siberut Utara, 317 KK.   

Berdasarkan data pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 hingga 2016, kata Paulinus, terdapat selisih 6000 KK yang belum memiliki nomor iduk keluarga (NIK). Artinya, kata Paulinus, masih banyak masyarakat di Kepulauan Mentawai yang belum memiliki nomor iduk keluarga kartu tanda penduduk (KTP) elektrik.

“Untuk itu, kita sudah berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk kelengkapan data tersebut. Warga yang belum memiliki NIK akan tetap kita usulkan, namun itu kembali tergantung dari Kemensos untuk mengeluarkan KKS atau tidak nya,” katanya.

Menyikapi masih banyaknya warga yang belum mendapatkan kartu sakti program pemerintah pusat tersebut, Paulinus menyebutkan, hal itu disebabkan kondisi daerah geografis Kepulauan Mentawai itu sendiri. Di samping itu, kata Paulinus, pendistribusian kartu juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

“Kita hanya menyerahkan data ke Kementrian. Untuk pendistribusian kartu sendiri sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPJS. Berkemungkinan, BPJS bekerja sama dengan pihak ke tiga,” ungkapnya.

Selain itu, tidak adanya alamat lengkap, seperti kelurahan, RW, RT dan nomor rumah yang belum ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menjadi kesulitan pengiriman.(nl)






Berita lainnya :

 
KOTA KABUPATEN     BERITA    
pdangtime

facebook instagram twitter google plus
- Bukittingi
- Padang
- Pariaman
- Payakumbuh
- Pdg. Panjang
- Sawahlunto
- Kota Solok

- Agam
- Dharmasraya
- Mentawai
- Limapuluh Kota
- Padang Pariaman
- Pasaman
- Pasaman Barat
- Pesisir Selatan
- Sijunjung
- Solok
- Solok Selatan
- Tanah Datar

  - Ekonomi
- Hukum/Kriminal
- Pendidikan
- Politik
- Olahraga
- Agama
- Iptek
- Kesehatan
- Pariwisata
- Internasional
- Lingkungan
- Daerah
- Showbiz
- Gaya
- Video
- Foto
 

REDAKSI PEDOMAN MEDIA SIBER KONTAK MOBILE