PARIWARA PEMPROV SUMBAR
Wagub Sumbar Nasrul Abit : Lurah Harus Mampu Buat Program Berantas Penyakit Masyarakat

Rabu, 01 November 2017

PadangTIME.com - Saat ini tugas Lurah tidaklah ringan namun cukup berat hal ini terlihat banyaknya terjadi masalah – masalah yang merusak mental generasi muda seperti maraknya peredaran narkoba , masalah GBT yang baru baru ini terjadi malahan ada PNS yang tertangkap Sappol PP DI Kota Pariaman, Sumbar hal ini disamapaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka Rapat Kerja Pemerintahan Sumatera Barat dengan Aparat Pembina Kelurahan dan Lurah se- Sumatera Barat pada Rabu Malam (1 /11) Di Axana Hotel Padang.

Nasrul Abit mengatakan melalui peningkatan kedudukan dan kewenangan Lurah sebagai perangkat Pemeritahan terkeci l harus mampu meningkat pelayanan publik dan pada Lurah di Sumbar agar dalam melaksanakan tugas sehari hari berikan lah pelayanan yang terbaik pada masyarakat baik itu dalam mengurus surat surat maupun dalam memberikan informasi pada masyarakat. Dalam mengurus surat surat dikantor lurah berikan pelayanan yang terbaik jangan masyarakat dipersulit dan lakukan secepat mungkin.

Rapat kerja ini diikuti oleh 239 Lurah se sumatera Barat pada saat ini adalah Angkatan ke I .Wagub juga menjelaskan dasar dasar pelayanan adalah undang –undang no 25 Tahun 2009 tetang pelayanan publik dengan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan adminisrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Dikatakan Pemprov Sumbar mengintruksikan kepada Lurah se Sumbar untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat menjadi puas.

Dikatakan Wagub pola kepemimpinan saat ini sudah berubah dari pemerintahan sebelumnya. Dalam memberikan tuga s pada bawahan seorang Lurah harus mempunyai jiwa demokratis terhadap bawahan, jangan pola kepemimpinan bersifat otoriter. Seorang Lurah yang baik harus mampu menciptakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan sehingga terciptanya huhungan yang harmonis.
mengatakan keluhan dari masyarakat tidak akan ada jika standar prosedur pelayanan di kelurahan itu diberlakukan.

Disebutkannya, pelayanan kelurahan yang langsung berhadapan masyarakat ini memiliki tanggungjawab kepada camat selaku kepala SKPD. Bertukarnya status kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan tentunya memberikan suasana yang baru bagi kelurahan.

"Jadi ini merupakan hal yang positif bagi keberlangsungan proses penyelengaraan pemerintahan di kelurahan, serta terwujudnya hubungan kerja yang semakin harmonis dengan kecamatan. Maka, lurah punya tugas membantu kecamatan," katanya.

Menurutnya kelurahan sebagai bagian dari perangkat daerah kecamatan tentunya saja berperan dalam mengoptimalkan pelayanan tersebut. "Untuk itu, lurah diharapkan menjadi contoh dan juga ujung tombak di lapangan serta menjadi pusat informasi pemerintah di masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Wagub tidak hanya berperan dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun, lurah juga memiliki inovasi berbuat dilingkungannya. Menciptakan karya kreatif untuk memajukan kelurahannya. "Lurah mesti punya inovasi untuk memajukan dan membangun lingkungannya. Meski paduan Walikota ada. Tetapi, mereka juga perlu inovasi," katanya.

Pada kesempatan ini Wagub Nasrul Abit menceritakan pengalaman sebagai Golongan II menjadi PNS di daerah Lampung . Keberhasilannya dalam menjalan tugas dengan melakukan hal hal yang baik sebagai PNS seperti jangan lah sekali kali melakukan penipuan terhadap atasan , harus mampu menjaga hubungan baik sesama teman dan harus mampu menyesuaikan diri dengan menjaga etikan apapun posisi kita sebagai pegawai. Serta sebagai staf atau lurah harus mampu menempatkan diri sesuai dengan posisi sebagai pemimpin atau Lurah, ujar Nasrul Abit .

Sementara itu, Plt Kabiro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Ramadipayana menyebutkan, bahwa lurah merupakan unsur pelayanan terdepan dalam melayani masyarakat sehingga sangat perlu pelatihan-pelatihan bagi perangkat lurah untuk menambah wawasan dalam melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sesuai dengan aturan.

Ditambahkan Iqbal, tidak hanya pelatihan menambah wawasan saja. Tetapi, juga harus memberikan pelatihan dalam memahami Teknologi Informasi (TI). Karena, masih ada perangkat lurah yang masih belum dapat menggunakan kecangihan teknologi dalam pelayanan masyarakat.

"Untuk itu, saya akan usulkan kabupaten/kota untuk memberdayakan lurah ini, sehingga perangkat lurah menjadi unit kerja favorit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Rahayu Purwanti mengatakan, DRPD Sumbar terus mendukung program-program dari kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja dan kapasitas kelurahan akan terus mengalami peningkatan. (an)